BPDP Mulai Susun Kajian Potensi dan Proyeksi Harga Kelapa Nasional
Repost - news.majalahhortus.com
Kuntoro Boga Andri Kepala BRMP Perkebunan, Kementan
Sebagai upaya mendukung ketahanan dan keberlanjutan industri kelapa nasional, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyelenggarakan kegiatan In-Depth Interview di Manado, Sulawesi Utara. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyusun Kajian Potensi dan Proyeksi Harga Kelapa Nasional.
Kegiatan ini merupakan langkah implementatif atas perluasan mandat BPDP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024, yang kini mencakup dukungan terhadap komoditas selain sawit, yaitu kelapa dan kakao.
Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel BPDP, Nugroho menyampaikan, kajian ini bertujuan untuk membangun basis data harga kelapa yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan, melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga penelitian, asosiasi petani, dan pemerintah daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai pihak strategis, di antaranya Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Pengujian Tanaman Palma Manado, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sulawesi Utara (APEKSU) yang juga merupakan mantan Bupati Minahasa Selatan, perwakilan dari PT Cargill Indonesia, serta pejabat dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado.
Keberadaan mereka mencerminkan pentingnya pendekatan multipihak dalam menyusun arah strategis industri kelapa nasional.
Dalam forum diskusi, Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, Kuntoro Boga Andri menyampaikan, 98 persen lahan kelapa nasional dikelola oleh petani kecil, namun produktivitasnya masih rendah akibat usia tanaman yang tua, keterbatasan penggunaan varietas unggul, serta belum berkembangnya industri hilir.
Dia menekankan empat agenda penting yang perlu segera diakselerasi, yaitu peremajaan tanaman, modernisasi budidaya, penguatan kebijakan perdagangan yang adaptif, dan stabilisasi harga guna meningkatkan kesejahteraan petani.
Sementara itu, Kepala BRMP Tanaman Palma menyoroti pentingnya penguatan sistem perbenihan nasional. BRMP hingga saat ini telah mengembangkan 58 varietas unggul, termasuk varietas lokal dari Sulawesi Utara. Kerja sama dengan sektor industri seperti PT Cargill, PT Sasa Inti, dan IFC menjadi langkah konkret untuk memperluas distribusi benih serta memperkuat pendampingan kepada petani.
Ketua APEKSU, dalam paparannya, mengungkapkan kondisi riil di lapangan bahwa harga kelapa di tingkat petani masih berada pada kisaran Rp 7.000 per butir dan belum memberikan insentif ekonomi yang layak. Tantangan lain yang dihadapi mencakup minimnya tenaga panjat kelapa, terbatasnya akses bibit unggul, dan belum tersedianya kebun induk di tingkat kabupaten/kota.
Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara menjelaskan, provinsi ini merupakan penghasil kelapa terbesar kedua di Indonesia, dengan luas lahan mencapai 264.677 hektare. Nilai ekspor produk turunan kelapa dari provinsi ini pada tahun 2024 tercatat lebih dari Rp2,5 triliun.
Pemerintah daerah telah menggulirkan sejumlah program seperti peremajaan kebun, bantuan unit pengolahan hasil (UPH), promosi minyak kelapa lokal, serta pelatihan teknis bagi petani dan pelaku usaha.
Perwakilan PT Cargill Indonesia juga memaparkan kontribusi industri dalam mendukung keberlanjutan produksi kelapa. Melalui Bido Project, PT Cargill bersama BRMP dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah mengembangkan kebun sumber benih seluas 25 hektare. Perusahaan juga telah mengimplementasikan skema sertifikasi Rainforest Alliance serta mendampingi petani dalam menerapkan praktik pertanian yang baik (GAP) dan standar keamanan pangan.
Melalui kegiatan In-Depth Interview ini, BPDP memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyusun kebijakan harga kelapa yang komprehensif, berbasis data, dan berorientasi pada kesejahteraan petani. BPDP berkomitmen untuk terus mendorong program-program strategis dalam bidang peremajaan, modernisasi, dan hilirisasi guna memperkuat daya saing industri kelapa nasional secara berkelanjutan.